206 Warga Negara Indonesia Dalam Ancaman Hukuman Mati Di Luar Negeri

206 Warga Negara Indonesia Dalam Ancaman Hukuman Mati Di Luar Negeri

206 Warga Negara Indonesia Dalam Ancaman Hukuman Mati Di Luar Negeri – Menurut Kementerian Luar Negeri (Kemlu) tercatat ada sedikitnya 206 warga negara Indonesia atau biasa disingkat WNI terancam hukuman mati di luar negeri sampai di Oktober 2021 ini. Bahkan, 70 kasus diantaranya sudah berkekuatan hukum tetap (inkrah).

206 Warga Negara Indonesia Dalam Ancaman Hukuman Mati Di Luar Negeri

Judha Nugraha, Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia Badan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri, mengungkapkan bahwa ada 206 Warga Negara Indonesia yang terancam hukuman mati di luar. Hal ini ia sampaikan pada disukusi online dengan tema “Hukuman Mati dan Dimensi Kekerasan Berbasis Gender serta Penyiksaan terhadap Perempuan”.

Judha menerangkan, WNI yang terbanyak terancam hukuman mati berada di Malaysia yaitu 188 orang dan biasanya berkaitan kasus narkoba. Lantas, diikuti Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Laos, China , Vietnam, Myanmar dan Singapura.

Judha mengatakan jika dilihat dari jenis kasus, maka kita lihat di sini kasus narkoba adalah yang terbanyak. Di mana warga negara kita terancam hukuman mati, disusul dengan kasus pembunuhan dan lainnya.

Perihal gender, Judha juga menambahkan, bahwa 39 dari 206 orang tersebut merupakan seorang perempuan dengan kategori kejahatan narkoba sebanyak 22 kasus, pembunuhan 16 kasus, dan kasus lainnya 1. Kebanyakan kasus ini ada di negara Malaysia, Lalu Uni Emirat Arab, Arab Saudi, lalu diikuti dari negara lainnya.

Judha menjelaskan, beberapa langkah yang sudah dilakukan Pemerintahan Indonesia dalam memberi pelindungan pada masyarakat negaranya memprioritaskan tiga konsep sama sesuai Ketentuan Menteri Luar Negeri Nomor 5 Tahun 2018. Pertama, memprioritaskan tanggung-jawab dari beberapa pihak berkaitan. Ke-2 , pemerintahan tidak menggantikan tanggung-jawab pidana atau perdata. Ke-3 , memberi pelindungan sama sesuai hukum nasional, negara di tempat, atau rutinitas internasional. “Kami tidak memberi imunitas pada masyarakat kita yang lakukan kejahatan di luar negeri. Tetapi, pekerjaan pemerintahan ialah memberi pengiringan hukum supaya masyarakat negara kita memperoleh hak-haknya secara adil di negara di tempat,” tutur Judha. Bukan itu saja, pemerintahan lakukan beberapa langkah litigasi dan non-litigasi, seperti usaha hukum dan diplomatik.

Pada 2021, minimal pemerintahan sudah melepaskan dua WNI dari sanksi hukuman mati dengan kasus pembunuhan di Arab Saudi. Ketua Komnas Wanita Andy Yentriyani memandang hukuman mati pada wanita sebagai pucuk dari perlakuan kekerasan berbasiskan gender. Masalahnya kerap kali wanita yang hadapi hukuman mati malah sebelumnya sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga.

Afghanistan Akan Memakai Hukum Syariat, Tegas Taliban

Afghanistan Akan Memakai Hukum Syariat, Tegas Taliban

Afghanistan Akan Memakai Hukum Syariat, Tegas Taliban

Haibatullah Akhundzada selaku Pemimpin tertinggi Taliban, akhirnya memberikan statement di publik untuk pertama kalinya sejak perebutan ibu kota Kabul pada 15 Agustus lau, beliau mengatakan bahwa Taliban berkomitmen pada semua hukum internasional, perjanjian, dan komitmen yang tidak bertentangan dengan hukum Islam menurut tafsirnya.

Pernyataan itu timbul di tengah diskusi tenteram yang berjalan lambat antara kategori Islam garis keras dan perwakilan pemerintah Afganistan di Qatar. Kekerasan juga meningkat secara dramatis di segala negeri memasuki penarikan pasukan asing pada 11 September.

Para pejabat sudah mengungkapkan keprihatinan atas diplomasi yang macet dan mengatakan Taliban belum mengajukan proposal penenteraman tertulis yang bisa dipakai sebagai spot permulaan untuk diskusi substantif.

Mullah Abdul Ghani Baradar menambahkan bahwa perempuan dan minoritas akan dilindungi dan diplomat serta pekerja LSM akan bisa berprofesi dengan aman.

“Kami menganggapnya sebagai janji untuk mengakomodasi segala hak warga negara kami, apakah mereka laki-laki atau perempuan, menurut tata tertib agama Islam yang mulia dan kultur mulia masyarakat Afganistan” katanya, menambahkan bahwa fasilitas akan disediakan bagi perempuan untuk berprofesi dan diajari.

Masih kurang jelas apakah Taliban akan membolehkan perempuan untuk melakukan peran publik dan apakah daerah kerja dan sekolah akan dipisahkan menurut gender. Juru bicara Taliban tak lantas merespons permintaan komentar dari Reuters. Sebelum digulingkan oleh invasi pimpinan AS tahun 2001, Taliban melegalkan syariat Islam keras di Afganistan, termasuk melarang si kecil perempuan berguru dan melarang perempuan berprofesi di luar rumah slot online terpercaya mereka atau berada di tempat publik tanpa kerabat laki-laki.

Juru bicara Taliban Zabihullah Mujahid mengatakan kabinet pejabat sudah disusun untuk merespons keperluan utama rakyat Afghanistan. Ia mengatakan sebagian kementerian masih mesti diisi sambil menunggu perburuan orang-orang yang memenuhi persyaratan.

Taliban juga mengumumkan pemerintahan sementara di Afghanistan, dan mengucapkan negara itu sebagai “Emirat Islam”.
Kabinet baru itu terdiri dari tokoh-tokoh senior Taliban, semuanya laki-laki, yang sebagian di antaranya familiar sebab menjalankan serangan kepada pasukan AS dalam dua dekade terakhir.

Nama-nama yang diumumkan untuk pemerintahan baru tak memberikan petunjuk-petunjuk penenteraman terhadap lawan-lawannya. Teladan saja Mullah Hasan Akhund salah satu pendiri Taliban, yang berada dalam daftar hitam PBB. yang ditunjuk sebagai perdana menteri. Meski, Menteri Dalam Negeri yang baru, Sirajuddin Haqqani, ialah putra dari pendiri jaringan Haqqani yang digolongankan sebagai kategori teroris oleh Amerika Serikat (AS). Ia ialah salah satu orang yang paling dicari FBI sebab keterlibatannya dalam serangan bunuh diri dan hubungannya dengan Alqaeda.

Taliban sekarang mengklaim kontrol penuh atas Afghanistan, dengan mengatakan mereka sudah menaklukkan pasukan konfrontasi di jurang Panjshir, di utara Kabul.

Efektivitas Omnibus Law di Negara Lain

Efektivitas Omnibus Law di Negara Lain

Tentu saja kata-kata Omnibus Law sudah tidak asing lagi bagi kita warga Indonesia, secara harfiah Omnibus Law sendiri merupakan suatu undang-undang yang membahas satu isu besar yang mungkin nantinya dapat merevisi atau memangkas suatu undang-undang. Omnibus Law ini juga tidak hanya diimplementasikan di negara Indonesia, melainkan juga banyak digunakan di negara0negara yang menganut sistem hukum anglo saxon (Common Law). Beberapa negara yang menerapakan Omnibus Law diantaranya Amerika Serikat dan Inggris.

Efektivitas Omnibus Law di Negara Lain

1. Inggris

Inggris meng-implementasikan omnibus law salah satunya untung melindungi warga negara dari efek Brexit yang dikenal dengan nama “Withdrawal of the United Kingdown from European Union” (Consequential Provisions) Act 2020. Omnibus Law yang sedang diterapkan ini juga merupakan revisi dari Omnibus Law sebelumnya di tahun 2019. Total ada 13 klaster yang dibahas dan dipersempit ruang gerakanya dalam omnibus law Inggris. Walaupun memiliki total 13 klaster, namun sebenarnya di Inggris ini hanya fokus mengatur persoalan Brexit.

2. Amerika Serikat

Di dalam omnibus law hanya mengatur tentang satu klaster saja, dikarenakan di slot terbaik Amerika sendiri memiliki peraturan bernama single subject rule dimana UU yang dibuat diharuskan untuk membahas atau mengatur hanya satu topik saja. Hal ini ditujukan untuk mencegah para legislator bertukar bantuan dengan mendukung UU agar legislator lain mendukung UU yang lainnya, atau biasa disebut dengan log-rolling. Hal ini tentu saja efektif untuk menghilangkan penyelundupan pasal untuk kepentingan pihak atau oknum tertentu, dan tentu menciptakan transparansi yang jelas antara masyarakat dan parlemen. Parlemen AS belum memiliki aturan khusus untuk metode Omnibus. Namun, untuk di tingkat federal mengusulkan single subject rule dalam perundangan termasuk untuk omnibus. Amerika memiliki aturan The One Subject at a Time Act hasil kongres ke-112 pada 2011-2013. Aturan ini membuat ketentuan sbb: 1) single subject artinya aturan tidak boleh mencakup lebih dari satu subjek, 2) subject in title: pokok rancangan harus dicantumkan jelas dan deskriptif dalam judul UU, 3) appropriation bills: tidak boleh berisi UU yang subjeknya tidak terkait dengan pokok bahasan, 4) jika ditemukan dua atau lebih subjek yang tidak terkait, maka seluruh UU tidak berlaku, 5) apabila judul hanya membahas satu subjek, tetapi isi memuat lebih dari satu subek yang tidak dijelaskan dalam judul, maka ketentuan subjek tersebut batal.

Berikut adalah salah dua contoh negara yang menerapkan Omnibus Law yang terlihat sama namun ternyata beda efektivitasnya dibandingkan dengan negara lain yang juga mengimplementasikan Omnibus Law.

3 RUU Terbaru Inggris Yang Dianggap Mengancam HAM Dan Lingkungan

3 RUU Terbaru Inggris

3 RUU Terbaru Inggris – Diwakili oleh Perdana Menteri Boris Johnson, Pemerintah Inggris memperkenalkan tiga undang undang baru yang dianggap berpotensi membuat pelanggaran HAM akan lebih sering terjadi.

Dilansir dari Guardian , Anggota bidang HAM dan lingkungan PBB David Boyd, menyebut bahwa tiga RUU baru ini memungkinkan pelanggaran HAM lebih sulit dikenai sanksi. Bahkan, saat bertujuan mencegah bencana iklim sekalipun.

“Tiga undang-undang ini mengecilkan ruang gerak sipil, terutama saat krisis lingkungan global,” kata Boyd.

RUU yang dimaksud oleh Boyd adalah http://www.santafeforward.com/ RUU kepolisian yang mengusulkan perubahan penegakan dan hukuman. Ada juga RUU sumber netizen yang melindungi penyamaran yang dilakukan negara dari penuntutan kejahatan.

Serta RUU yang berencana untuk melemahkan tinjauan yudisial, termasuk proses untuk menantang keputusan menteri, khususnya terkait isu lingkungan.

“Ini berlawanan dengan arah yang harus kita tuju, yakni hak atas kebebasan berkumpul, berserikat, dan berekspresi. Padahal, semuanya sangat penting untuk kemajuan lingkungan”, kata Boyd.

“Salah satu hak dasar yang terancam adalah akses terhadap keadilan dan perubahan terhadap judicial review. Ini merupakan ancaman terhadap hak dasar masyarakat,” ujarnya.

Pernyataan ini diungkapkan oleh Boyd setelah kelompok kampanye Not1More, meminta agar PBB lakukan intervensi untuk melindungi hak-hak pengunjuk rasa damai di Inggris.

Mendesak PBB Untuk Segera Bertindak 

Not1More menganggap jika RUU ini akan membuat banyak orang yang ingin mengakses hak demokrasi lewat protes damai, lebih rentan terhadap pembatasan yang tidak semestinya. Maka dari itu , kelompok yang berbasis di London ini mendesak PBB untuk segera bertindak.

“Kami meminta tidak ada perpanjangan kekuasaan polisi untuk membatasi atau membubarkan protes atau perkemahan sementara,” ujar mereka.

“Kekerasan terhadap pengunjuk rasa damai yang meningkat di Inggris, harus dihapuskan,” tambahnya.

Laporan firma hukum Global Diligence pada PBB baru-baru ini menyebut, Not1More sudah mendokumentasikan 400 insiden polisi yang diduga menggunakan perilaku agresif dan tidak beralasan untuk mencegah pengunjuk rasa. Laporan itu mengklaim bahwa polisi telah melanggar hak pengunjuk rasa di bawah hukum internasional, menargetkan orang berdasarkan gender dan disabilitas, serta membahayakan nyawa.

China Buat UU Anti-Sanksi Untuk Melawan Tekanan Barat

China Buat UU Anti-Sanksi

China Buat UU Anti-Sanksi – China baru saja membuat Undang Undang (UU) Anti-Sanksi yang mengejutkan sejumlah perusahaan Eropa dan Amerika Serikat. Pada hari Jumat lalu , dua kelompok bisnis besar menyampaikan kekhawatirannya bahwa perusahaan asing akan menghadapi masalah kepatuhan yang “tidak dapat didamaikan.”

 

Undang Undang yang akan diberlakukan sejak Kamis , 10 Juni 2021 lalu ini menambah alat pertahanan China yang tengah dibangun untuk menanggapi tekanan dari AS dan UE atas perdagangan dan hak asasi manusia.

 

Langkah ini dibuat tepat satu minggu setelah Presiden AS Joe Biden memperluas daftar hitam perusahaan China, dimana seluruh warga negaranya dilarang keras untuk berinvestasi di daftar hitam perusahaan China tersebut.

 

Bisa dibilang UU Anti Sanksi ini adalah bentuk balas dendam China untuk membalas mereka yang merumuskan atau mematuhi sanksi asing.

 

“Perusahaan-perusahaan Eropa di China terkejut dengan kurangnya transparansi dan kecepatan proses ini,” kata Presiden European Chamber Joerg Wuttke kepada AFP, merujuk pada pengesahan undang-undang baru tersebut.

 

Dengan aturan baru yang melarang organisasi menerapkan apa yang dianggap Beijing sebagai tindakan diskriminatif dan membatasi, sementara “perusahaan asing akan sangat terjebak di tempat yang sulit,” katanya.

 

Greg Gilligan selaku Ketua Kamar Dagang Amerika Serikat mengatakan klikwin88 bahwa undang-undang baru itu “menghadirkan masalah kepatuhan bagi perusahaan asing dan berpotensi tidak dapat diselesaikan dengan damai.”

 

Ia berpendapat jika China terlalu terburu buru membuat undang undang baru tanpa memberikan kesempatan untuk komentar publik sehingga dianggap sangat membahayakan kepercayaan investor asing terhadap sistem hukum China.

 

Namun Wang Wenbin selaku juru bicara Kementrian Luar Negeri China menyebut jika dirinya tidak melihat hubungan langsung antara undang undang yang baru dibuat dengan investasi asing.

 

“Jika ada (pengaruh langsung), pemberlakuan undang-undang sanksi anti-asing memberikan kepastian hukum… untuk perusahaan asing yang beroperasi di China,” klaimnya.

 

Wuttke, bagaimanapun, memperingatkan bahwa tindakan itu tidak kondusif untuk menarik investasi, ataupun untuk meyakinkan perusahaan yang “sudah merasa mereka akan digunakan sebagai pion yang dikorbankan dalam permainan catur politik China. Ada kekhawatiran nyata bahwa ini akan semakin mengacaukan hubungan Uni Eropa-China,” katanya.

 

Jika dilihat dari survei kepercayaan bisnis terbaru European Chamber yang dirilis minggu lalu , ada sekitar 41% responden yang mengatakan bahwa Slot Online Paling Gacor lingkungan bisnis China menjadi lebih dipolitisasi tahun lalu. Sebagian dari mereka telah memperkirakan situasi akan tetap sama atau semakin memburuk di tahun mendatang.

 

Apa Itu Undang Undang Anti-Sanksi?

Beijing menuduh beberapa negara Barat terutama Amerika Serikat telah “menekan” pembangunan China. Diantaranya dengan sanksi yang dinilai China sebagai “ilegal dan tidak masuk akal” atas hak asasi manusia.

China yang melihat hal tersebut mencoba untuk melawan dengan meluncurkan UU Anti-Sanksi. Tindakan balasan yang mungkin diambil menurut UU Anti-Sanksi termasuk menolak visa, deportasi, atau menyita aset, pihak yang merumuskan atau mematuhi sanksi terhadap bisnis atau pejabat China.

Lebih jauh, UU itu mengatur bahwa pihak berwenang tidak hanya dapat menargetkan individu dan kelompok, tetapi juga dapat membidik anggota keluarga.

Undang-undang itu luas dan “secara signifikan meningkatkan kekuatan hukuman dari tindakan anti-sanksi China”, kata profesor asosiasi Universitas Hong Kong Angela Zhang. “Cakupan luas dari kerangka kerja ini berarti banyak orang, seperti cendekiawan, pakar, think tank, dapat dikenai sanksi, karena mendukung sanksi terhadap China,” Julian Ku, pakar hukum internasional di Universitas Hofstra memperingatkan.