Efektivitas Omnibus Law di Negara Lain

Efektivitas Omnibus Law di Negara Lain

Tentu saja kata-kata Omnibus Law sudah tidak asing lagi bagi kita warga Indonesia, secara harfiah Omnibus Law sendiri merupakan suatu undang-undang yang membahas satu isu besar yang mungkin nantinya dapat merevisi atau memangkas suatu undang-undang. Omnibus Law ini juga tidak hanya diimplementasikan di negara Indonesia, melainkan juga banyak digunakan di negara0negara yang menganut sistem hukum anglo saxon (Common Law). Beberapa negara yang menerapakan Omnibus Law diantaranya Amerika Serikat dan Inggris.

Efektivitas Omnibus Law di Negara Lain

1. Inggris

Inggris meng-implementasikan omnibus law salah satunya untung melindungi warga negara dari efek Brexit yang dikenal dengan nama “Withdrawal of the United Kingdown from European Union” (Consequential Provisions) Act 2020. Omnibus Law yang sedang diterapkan ini juga merupakan revisi dari Omnibus Law sebelumnya di tahun 2019. Total ada 13 klaster yang dibahas dan dipersempit ruang gerakanya dalam omnibus law Inggris. Walaupun memiliki total 13 klaster, namun sebenarnya di Inggris ini hanya fokus mengatur persoalan Brexit.

2. Amerika Serikat

Di dalam omnibus law hanya mengatur tentang satu klaster saja, dikarenakan di slot terbaik Amerika sendiri memiliki peraturan bernama single subject rule dimana UU yang dibuat diharuskan untuk membahas atau mengatur hanya satu topik saja. Hal ini ditujukan untuk mencegah para legislator bertukar bantuan dengan mendukung UU agar legislator lain mendukung UU yang lainnya, atau biasa disebut dengan log-rolling. Hal ini tentu saja efektif untuk menghilangkan penyelundupan pasal untuk kepentingan pihak atau oknum tertentu, dan tentu menciptakan transparansi yang jelas antara masyarakat dan parlemen. Parlemen AS belum memiliki aturan khusus untuk metode Omnibus. Namun, untuk di tingkat federal mengusulkan single subject rule dalam perundangan termasuk untuk omnibus. Amerika memiliki aturan The One Subject at a Time Act hasil kongres ke-112 pada 2011-2013. Aturan ini membuat ketentuan sbb: 1) single subject artinya aturan tidak boleh mencakup lebih dari satu subjek, 2) subject in title: pokok rancangan harus dicantumkan jelas dan deskriptif dalam judul UU, 3) appropriation bills: tidak boleh berisi UU yang subjeknya tidak terkait dengan pokok bahasan, 4) jika ditemukan dua atau lebih subjek yang tidak terkait, maka seluruh UU tidak berlaku, 5) apabila judul hanya membahas satu subjek, tetapi isi memuat lebih dari satu subek yang tidak dijelaskan dalam judul, maka ketentuan subjek tersebut batal.

Berikut adalah salah dua contoh negara yang menerapkan Omnibus Law yang terlihat sama namun ternyata beda efektivitasnya dibandingkan dengan negara lain yang juga mengimplementasikan Omnibus Law.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *