Afghanistan Akan Memakai Hukum Syariat, Tegas Taliban

Afghanistan Akan Memakai Hukum Syariat, Tegas Taliban

Afghanistan Akan Memakai Hukum Syariat, Tegas Taliban

Haibatullah Akhundzada selaku Pemimpin tertinggi Taliban, akhirnya memberikan statement di publik untuk pertama kalinya sejak perebutan ibu kota Kabul pada 15 Agustus lau, beliau mengatakan bahwa Taliban berkomitmen pada semua hukum internasional, perjanjian, dan komitmen yang tidak bertentangan dengan hukum Islam menurut tafsirnya.

Pernyataan itu timbul di tengah diskusi tenteram yang berjalan lambat antara kategori Islam garis keras dan perwakilan pemerintah Afganistan di Qatar. Kekerasan juga meningkat secara dramatis di segala negeri memasuki penarikan pasukan asing pada 11 September.

Para pejabat sudah mengungkapkan keprihatinan atas diplomasi yang macet dan mengatakan Taliban belum mengajukan proposal penenteraman tertulis yang bisa dipakai sebagai spot permulaan untuk diskusi substantif.

Mullah Abdul Ghani Baradar menambahkan bahwa perempuan dan minoritas akan dilindungi dan diplomat serta pekerja LSM akan bisa berprofesi dengan aman.

“Kami menganggapnya sebagai janji untuk mengakomodasi segala hak warga negara kami, apakah mereka laki-laki atau perempuan, menurut tata tertib agama Islam yang mulia dan kultur mulia masyarakat Afganistan” katanya, menambahkan bahwa fasilitas akan disediakan bagi perempuan untuk berprofesi dan diajari.

Masih kurang jelas apakah Taliban akan membolehkan perempuan untuk melakukan peran publik dan apakah daerah kerja dan sekolah akan dipisahkan menurut gender. Juru bicara Taliban tak lantas merespons permintaan komentar dari Reuters. Sebelum digulingkan oleh invasi pimpinan AS tahun 2001, Taliban melegalkan syariat Islam keras di Afganistan, termasuk melarang si kecil perempuan berguru dan melarang perempuan berprofesi di luar rumah slot online terpercaya mereka atau berada di tempat publik tanpa kerabat laki-laki.

Juru bicara Taliban Zabihullah Mujahid mengatakan kabinet pejabat sudah disusun untuk merespons keperluan utama rakyat Afghanistan. Ia mengatakan sebagian kementerian masih mesti diisi sambil menunggu perburuan orang-orang yang memenuhi persyaratan.

Taliban juga mengumumkan pemerintahan sementara di Afghanistan, dan mengucapkan negara itu sebagai “Emirat Islam”.
Kabinet baru itu terdiri dari tokoh-tokoh senior Taliban, semuanya laki-laki, yang sebagian di antaranya familiar sebab menjalankan serangan kepada pasukan AS dalam dua dekade terakhir.

Nama-nama yang diumumkan untuk pemerintahan baru tak memberikan petunjuk-petunjuk penenteraman terhadap lawan-lawannya. Teladan saja Mullah Hasan Akhund salah satu pendiri Taliban, yang berada dalam daftar hitam PBB. yang ditunjuk sebagai perdana menteri. Meski, Menteri Dalam Negeri yang baru, Sirajuddin Haqqani, ialah putra dari pendiri jaringan Haqqani yang digolongankan sebagai kategori teroris oleh Amerika Serikat (AS). Ia ialah salah satu orang yang paling dicari FBI sebab keterlibatannya dalam serangan bunuh diri dan hubungannya dengan Alqaeda.

Taliban sekarang mengklaim kontrol penuh atas Afghanistan, dengan mengatakan mereka sudah menaklukkan pasukan konfrontasi di jurang Panjshir, di utara Kabul.