3 RUU Terbaru Inggris Yang Dianggap Mengancam HAM Dan Lingkungan

3 RUU Terbaru Inggris

3 RUU Terbaru Inggris – Diwakili oleh Perdana Menteri Boris Johnson, Pemerintah Inggris memperkenalkan tiga undang undang baru yang dianggap berpotensi membuat pelanggaran HAM akan lebih sering terjadi.

Dilansir dari Guardian , Anggota bidang HAM dan lingkungan PBB David Boyd, menyebut bahwa tiga RUU baru ini memungkinkan pelanggaran HAM lebih sulit dikenai sanksi. Bahkan, saat bertujuan mencegah bencana iklim sekalipun.

“Tiga undang-undang ini mengecilkan ruang gerak sipil, terutama saat krisis lingkungan global,” kata Boyd.

RUU yang dimaksud oleh Boyd adalah http://www.santafeforward.com/ RUU kepolisian yang mengusulkan perubahan penegakan dan hukuman. Ada juga RUU sumber netizen yang melindungi penyamaran yang dilakukan negara dari penuntutan kejahatan.

Serta RUU yang berencana untuk melemahkan tinjauan yudisial, termasuk proses untuk menantang keputusan menteri, khususnya terkait isu lingkungan.

“Ini berlawanan dengan arah yang harus kita tuju, yakni hak atas kebebasan berkumpul, berserikat, dan berekspresi. Padahal, semuanya sangat penting untuk kemajuan lingkungan”, kata Boyd.

“Salah satu hak dasar yang terancam adalah akses terhadap keadilan dan perubahan terhadap judicial review. Ini merupakan ancaman terhadap hak dasar masyarakat,” ujarnya.

Pernyataan ini diungkapkan oleh Boyd setelah kelompok kampanye Not1More, meminta agar PBB lakukan intervensi untuk melindungi hak-hak pengunjuk rasa damai di Inggris.

Mendesak PBB Untuk Segera Bertindak 

Not1More menganggap jika RUU ini akan membuat banyak orang yang ingin mengakses hak demokrasi lewat protes damai, lebih rentan terhadap pembatasan yang tidak semestinya. Maka dari itu , kelompok yang berbasis di London ini mendesak PBB untuk segera bertindak.

“Kami meminta tidak ada perpanjangan kekuasaan polisi untuk membatasi atau membubarkan protes atau perkemahan sementara,” ujar mereka.

“Kekerasan terhadap pengunjuk rasa damai yang meningkat di Inggris, harus dihapuskan,” tambahnya.

Laporan firma hukum Global Diligence pada PBB baru-baru ini menyebut, Not1More sudah mendokumentasikan 400 insiden polisi yang diduga menggunakan perilaku agresif dan tidak beralasan untuk mencegah pengunjuk rasa. Laporan itu mengklaim bahwa polisi telah melanggar hak pengunjuk rasa di bawah hukum internasional, menargetkan orang berdasarkan gender dan disabilitas, serta membahayakan nyawa.